Hitsnya Pandeglang

Articles by "politik"
Twitter Facebook

[caption id="attachment_336" align="alignleft" width="300"] Jokowi di JEC, Bantul. (Foto: Usman Hadi/detikcom)[/caption]

Bantul - Presiden Joko Widodo kembali berbicara tentang politisi kompor yang pekerjaannya memperkeruh suasana dan mengoyak persatuan bangsa. Menurutnya, politisi kompor adalah contoh politisi yang tidak patut dijadikan pedoman.

"Jangan mau dikompor-kompori sama politisi yang enggak benar. Politisi-politisi yang enggak benar ya," ucap Jokowi di hadapan ribuan kades di acara peningkatan kapasitas pemerintahan desa di Jogja Expo Center (JEC) Bantul, Rabu (25/7/2018).

Jokowi berharap masyarakat tidak terbelah karena perbedaan pilihan politik di Pemilu. Menurutnya perbedaan politik adalah hal yang wajar, dan harus dihormati bersama.

"Energi kita habis nanti. Sudahlah, pilih pemimpin yang terbaik. Coblos, sudah. Rukun, sudah. Tapi memilih pemimpin harus tahu, lihat prestasinya, lihat track recordnya, lihat rekam jejaknya," ujarnya.

"Jangan karena dikompor-kompori (politisi). Sekarang kan banyak kompor, baik kompor minyak maupun kompor gas banyak," canda Jokowi disambut tawa para kades. Dalam kesempatan tersebut Jokowi juga berharap para kades menjadi aparatur terdepan yang menyejukkan masyarakat.

"Coba lihat di media sosial, yang namanya fitnah, saling mencela, hoax, kabar bohong. Habis energi kita kalau kita ngurus-ngurus kayak gitu itu. Saya titip ini yang pertama sampaikan ke rakyat kita. Jangan kerbawa suasana karena dikipas-kipasi," tutupnya.  (Sumber: Detiknews- mbr/mbr)
26 Juli
Twitter Facebook

Jakarta - Warga yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil Banten melakukan aksi tutup mulut. Mereka meminta adik Ratu Atut, Tubagus Chaeri Wardana atau Wawan dipindahkan dari Lapas Sukamiskin ke Nusakambangan.

Koalisi masyarakat itu terdiri dari Banten Bersih, Tangerang Public Tranparancy Watch (Truth), Madrasah Anti Korupsi Universitas Muhammadiyah Tangerang, Mata Banten, Koalisi Guru, Nalar Pandeglang, IKA Sakti Tangerang, Tangerang Education Care, HMI Unpam dan Himpunan Mahasiswa Banten. Mereka meminta Kemenkum HAM menelusuri lebih lanjut atas dugaan sering keluarnya Wawan dari Lapas Sukamiskin. Kepada KPK, mereka juga meminta mempercepat proses tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Wawan dan Atut Chosiyah di Banten.

"Meminta KPK meningkatkan upaya pemberantasan korupsi di Banten dan mengungkap oknum yang terlibat kongkalikong bersama Wawan untuk proyek-proyek di Banten," kata Gufroni dari Banten Bersih di Jl Ahmad Yani, Kota Serang, Selasa (24/7/2018).

Gufroni mengatakan pihaknya mendesak Menkum HAM Yasonna Laoly segera mencopot pengawas lapas di mana Wawan tinggal, sebab ada dugaan Wawan sering keluar-masuk Sukamiskin. Dia juga menduga Wawan masih memiliki pengaruh politik besar dan dapat intervensi birokrat di Banten.

"TCW diduga masih sering mendapatkan kunjungan dari pejabat. Kunjungan tersebut ada tujuan-tujuan tertentu, yang sudah pasti bertentangan dengan kewajaran dan ketika seperti menentukan pejabat serta pengaturan proyek," katanya.



Para koalisi ini kemudian meminta Wawan, dan para napi koruptor dipindah ke Nusakambangan.
"Kami meminta agar dipindah ke Nusakambangan untuk memutus kontrol Wawan terhadap proyek di Banten," ujarnya.

Terpisah, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membantah tuduhan terkait pamannya tersebut. Dia meminta tuduhan yang menyebut pamannya yang sering keluar dan mengatur proyek di Banten harus didukung bukti.

Baca juga: Wawan Sempat 'Hilang' dari Sukamiskin, Begini Reaksi Airin

"Kan harus ada buktinya. Buktinya saya kalau mau ketemu, saya harus membesuk," katanya.

Pemprov Banten, secara institusi menurutnya memang tidak melarang para pejabatnya membesuk Wawan. Asal dengan alasan silaturahmi, pejabat di Banten dipersilahkan datang ke Sukamiskin.

https://m.detik.com/news/berita/d-4131508/masyarakat-sipil-banten-minta-adik-atut-dipindah-ke-nusakambangan

( sumber: bri/ams-Detiknews /Pfm)

 
25 Juli
Twitter Facebook

JAKARTA - Menjelang pembukaan pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, intensitas suhu politik kian hangat.

Tadi malam Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu enam ketua umum partai politik (parpol) anggota koalisi di Istana Bogor. Momentum ini akan disusul dengan rencana per temuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hari ini. (24/07/2018)
24 Juli
Twitter Facebook

Hari ini menjadi hari terakhir bagi partai politik yang hendak mendaftarkan calon anggota DPRD mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang. Sebanyak 13 parpol peserta pemilu lainnya memilih hari terakhir ini sebagai waktu untuk mendaftarkan caleg. Padahal, pendaftaran sebenarnya sudah dibuka sejak 4 Juli lalu.


Ketiga belas parpol yang mendaftarkan calegnya ke KPU Pandeglang hari ini yakni NasDem. PSI, Garuda, Demokrat, PAN,  PDI Perjuangan, Hanura, Berkarya, Golkar, PPP, PKP Indonesia, PKB, dan PBB. Selasa (17/07).

KPU Pandeglang telah mengingatkan kepada seluruh partai politik hadir dan mendaftarkan calon legislatifnya pada hari terakhir. Partai yang tak hadir dan mendaftarkan calegnya dianggap tidak ikut serta pada kontestasi Pileg 2019.

“Konsekuensi mereka yang tidak datang sampai batas waktu ya tidak mendaftarkan calon. Sesimpel itu,” kata Ketua KPU Pandeglang Ahmad Suja’i. Ia menegaskan bahwa tidak ada perpanjangan waktu pendaftaran bagi parpol yang telat mendaftarkan calegnya di tingkat DPRD kabupaten. Pendaftaran di semua tingkatan akan ditutup secara serentak pada Selasa malam pukul 00.00. “Tidak ada kompensasi waktu. Sampai sekarang sudah disosialisasikan dan sudah tetapkan dalam peraturan KPU bahwa pendaftran calon itu 4-17 Juli 2018. Jadi harus semua hari ini terakhir,” ujarnya.


Sampai pada pukul 22.15 semua partai politik telah menyerahkan semua berkasnya ke KPU Pandeglang. “Alhamdulillah tadi tepat pukul 22.15 partai PPP menjadi penutup untuk penyerahan dokumen pencalonan anggota DPRD pandeglang” kata Suja’i.


Sementara itu kata Suja’i “dalam penelitian yang dilakukan oleh KPU, ketiga belas parpol tersebut sudah memenuhi semua kebutuhan untuk pencalonan dan dapat diberikan TT.Pd. Selanjutnya KPU Pandeglang memverifikasi berkas bakal calon satu persatu. Verifikasi berkas bakal calon dilakukan untuk mengetahui kekurangan persyaratan bakal calon yang disesuaikan dengan yang ada pada aplikasi  sistem informasi pencalonan (Silon),” .


Adapun jumlah berkas yang diserahkan ke KPU Pandeglang dari masing-masing partai politik yaitu Partai NasDem 50 berkas, PBB 42 berkas, PDIP 44 berkas, PKB 50 berkas, Psi 13 berkas, Demokrat 50 berkas, Berkarya 37 berkas, Partai Golkar 50 berkas, PKPI 46 berkas, Hanura 50 berkas, Garuda 11 berkas, PAN 50 berkas dan PPP 50 berkas. (Sumber: Bahrul Ulum-KPU Pandeglang /DA-PFM)
18 Juli

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget